1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen3. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
4. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
5. Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
6. MOU (Memorandum Of Understanding) Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan PengawasanPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2006
7. Keputusan Menteri Pertanian No. 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik
8. Keputusan Menteri Pertanian No. 238/KPts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik
9. Keputusan Menteri Pertanian No. 239/Kpts/ot.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang RekomendasiPemupukan N, P, Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi
11. Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
15. Keputusan Menteri Pertanian No. 2459/Kpts/SR.130/7/2012 tentang Perubahan Kepmentan No.780/Kpts/SR.130/3/2012 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP)Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2012
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2013
17. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Th. 2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk An- Organik Tunggal Secara Wajib
18. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Th. 2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
19. Keputusan Menteri Pertanian No. 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk
20. Permentan No. 122 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar